Saya mengikuti perkembangan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih beberapa minggu terakhir, dan arah programnya sekarang jauh berbeda dari kesan awal saat pertama diluncurkan. Semula koperasi ini digambarkan sebagai gerai sederhana untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan beras SPHP di tingkat desa. Belakangan, rencananya berkembang jauh lebih ambisius, sampai menyentuh sektor yang biasanya bukan wilayah koperasi desa.
Bukan Sekadar Gerai Subsidi
Pemerintah kini menyiapkan Koperasi Merah Putih untuk terjun ke bisnis skala besar. Rencana yang muncul termasuk pengelolaan pabrik minyak sawit mentah (CPO), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan bahkan keterlibatan di sektor pertambangan mineral di wilayah operasional masing-masing koperasi. Ini lompatan yang cukup jauh dari fungsi awal koperasi sebagai penyalur kebutuhan pokok.
Puluhan Ribu Manajer Mulai Bertugas
Untuk menjalankan ambisi ini, pemerintah menyiapkan sumber daya manusianya lebih dulu. Sekitar 30.000 calon manajer koperasi menyelesaikan pelatihan kompetensi pada 17 hingga 31 Juli 2026, dan mulai ditugaskan ke daerah asal masing-masing sejak pekan pertama Agustus. Satu detail yang menarik perhatian saya, 60 persen dari manajer yang ditugaskan adalah perempuan, jumlah yang cukup signifikan untuk program ekonomi berskala nasional seperti ini.
Danantara Ikut Menyuntik Dana
Ambisi sebesar ini tentu butuh modal yang tidak kecil. Badan Pengelola Investasi Danantara resmi ikut menggelontorkan dana untuk mendukung program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Keterlibatan Danantara ini tertuang dalam surat keputusan bersama yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, serta BP BUMN. Masuknya lembaga investasi negara ini menunjukkan bahwa Kopdes Merah Putih tidak lagi diposisikan sebagai proyek sosial semata, melainkan bagian dari strategi ekonomi yang lebih besar.
Jadi Simpul Distribusi Bansos Nasional
Fungsi lama koperasi ini tetap berjalan, bahkan diperluas. Mulai 17 Agustus 2026, penyaluran bantuan pangan beras untuk 33,24 juta penerima akan melibatkan Kopdes Merah Putih sebagai salah satu titik distribusi. Dengan skala penerima sebesar itu, koperasi desa berpotensi menjadi simpul logistik bansos yang menjangkau hampir seluruh pelosok negeri, bukan cuma di kota besar.
Target Naik, Tantangan Juga Ikut Naik
Saat ini sekitar 30.000 unit Kopdes sudah berbadan hukum, dan pemerintah menaikkan target menjadi 40.000 unit sebelum akhir tahun 2026. Target yang terus naik ini berjalan beriringan dengan tantangan di lapangan, termasuk proses penataan struktur koperasi yang menurut beberapa laporan masih mengalami bongkar pasang di sejumlah daerah.
Melihat perkembangan ini, saya jadi bertanya-tanya apakah koperasi desa benar-benar siap mengelola bisnis seberat pabrik CPO atau tambang mineral hanya dalam hitungan bulan sejak manajernya baru saja diterjunkan. Ambisi besar butuh eksekusi yang matang, dan itu biasanya yang paling sulit diukur dari sebuah pengumuman kebijakan.